Atasi Inflasi di Kota Kretek, Jokowi Berikan Arahan Khusus ke Pemkab Kudus

TIMESINDONESIA, KUDUS – Pemkab Kudus kini dituntut berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Sebab hal itu berkaitan dengan kondisi fiskal, serta keuangan Indonesia saat ini.

Tak hanya itu, pemkab juga terus memantau laju inflasi dan perekonomian daerah. Caranya dengan memantau rutin di pasar-pasar serta koordinasi setiap pekan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paparan itu disampaikan Pj Bupati Kudus, Hasan Chabibie merespons perintah Presiden Joko Widodo, dalam agenda Musrenbang Nasional di Jakarta.

Selain Pj Bupati Kudus, agenda itu dihadiri Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta ratusan kepala daerah.

Hasan Chabibie mengaku segera menindaklanjuti perintah Presiden dalam agenda Musrenbang Nasional itu. Poin penting dari pembahasan Musrenbang Nasional, yakni pemahaman atas kondisi geopolitik dunia yang mempengaruhi kebijakan politik nasional.

“Memang kondisi politik dunia, harga minyak serta suku bunga juga menjadi point penting yang disampaikan Presiden Jokowi,” ujar Hasan kepada TIMES Indonesia, Rabu malam (8/5/2024)

Agenda Musrenbang Nasional dihadiri Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala daerah. (Foto: Pemkab Kudus for TIMES Indonesia)

Menurut Hasan, Presiden menginstruksikan bahwa Pemda punya peran strategis dalam pengendalian inflasi. Karena itu, pemkab diminta berkolaborasi dengan Pemprov, Kementerian dan pemerintah pusat.

Selain itu, kata Hasan, Presiden juga memberikan arahan terkait 3 hal kepada kepala daerah se Indonesia.  Yakni prinsip penyusunan RKP semua program harus inline antara program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Ketika menyusun program harus berorientasi hasil dan tidak sekadar output. Program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis,” terangnya. 

Hasan mengaku segera merapatkan barisan di jajaran Pemkab Kudus, tentu dengan Sekda dan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengimplementasikan di level pemerintah kabupaten.

“Ini menjadi tugas penting, bagaimana aspirasi masyarakat yang diserap dari level desa hingga level nasional, menjadi kebijakan startegis negara. Dari level nasional, kemudian diturunkan lagi menjadi strategi di level pemerintah daerah,” papar Pj Bupati Kudus. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement